Jakarta
FPI: Usulan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan
Teroris (BNPT), Irfan Idris, agar para pemuka agama (ulama) mendapatkan
sertifikasi dari pemerintah direspon keras oleh Ketua Umum DPP Front
Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab. Alasan Irfan Idris,
sertifikasi da'i dan ustad adalah salah satu cara mencegah ajaran
radikal.
Menurut
Habib Rizieq, Usulan yang dilontarkan oleh Sosiolog UNAS Nia Elvina dan
Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris, tentang perlunya SERTIFIKASI
ULAMA dengan motivasi DERADIKALISASI AGAMA ISLAM merupakan penghinaan
terhadap Ulama.
“Usulan
sosiolog Unas Nia Elvina dan Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris
tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi deradikalisasi agama
islam adalah penghinaan terhadap Ulama, bahkan penistaan terhadap agama
Islam. BNPT sudah kebablasan, mereka tidak paham kesucian Agama Islam
dan mereka tidak tahu kemuliaan Ulamanya. BNPT ingin memposisikan islam
dan ulamanya sebagai musuh, sehingga mereka ingin punya justifikasi dan
legitimasi untuk "MENGERJAI" islam dan ulamanya”, kata Habib Rizieq
kepada redaksi fpi.or.id, Sabtu, (08/09/2012).
Oleh
karenanya, Habib Rizieq menyerukan agar segenap komponen Ulama menolak
keras usulan gila BNPT itu. Jika BNPT menjadikan Islam dan ulama sebagai
musuh, dia juga menyerukan umat Islam bersiap diri untuk melakukan
perlawanan.
“Saya
serukan segenap ulama untuk menolak keras usulan gila dan rencana edan
tersebut. Dan saya serukan segenap umat Islam untuk siapkan diri melawan
BNPT dan Densus 88 nya, jika mereka menjadikan Islam dan Ulamanya
sebagai musuh. Hidup mulia atau mati Syahid. Allahu akbar !", tegas
Habib.
Habib
Rizieq menambahkan, Indonesia saat ini dalam situasi darurat korupsi,
maka yang perlu DI-SERTIFIKASI adalah PEJABAT ANTI KORUPSI, mulai dari
lurah hingga presiden. "Karena Indonesia saat ini dalam situasi darurat
korupsi, maka yang diperlukan adalah sertifikasi pejabat anti korupsi,
mulai dari Lurah hingga Presiden", lanjut Habib.
Hal
seirama juga diutarakan oleh Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad
Al Khaththath, menurutnya usulan sertifikasi ulama dan da’i jelas-jelas
merupakan usulan dari orang-orang bodoh yang tidak tahu Islam atau
usulan orang-orang jahat yang ingin mengkerdilkan Islam dan
mendangkalkan akidah. Pengusul ini harus diadili oleh sidang para ulama
dan mereka harus diminta mencabut usulan serta bertaubat karena hendak
merusak tatanan Islam dan umat Islam yang sudah baku.
"Pengusul
ini harus diadili oleh sidang para ulama, mubaligh, dan tokoh umat
apakah ada unsur-unsur asing yang terselip dalam usulannya dan mereka
harus diminta mencabut usulan dan tobat karena hendak merusak tatanan
Islam dan umat Islam yang sudah baku," kata Al Khaththath, Sabtu
(08/09), seperti dikutip Suara-Islam.COM.
Tak
salah jika KH Athian Ali mengatakan, pernyataan direktur BNPT itu
membuat kita semakin optimis bila terorisme tidak akan pernah hilang
dari negeri ini. Keadaan akan semakin keruh dan masalah akan semakin
rumit karena ditangani oleh orang-orang yang menurut Joe Vialls (ahli
bom & pengamat independen Australia) memiliki 'ANALISA IDIOT
MURNI'!.
Sebelumnya
analisa dari Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina dan Direktur
Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, mengusulkan agar para ulama
mendapatkan sertifikasi dari negara. Menurut BNPT, sertifikasi da'i dan
ustad adalah salah satu cara mencegah ajaran radikal
